Divestasi Saham Freeport Harus Diambil Pemerintah

01-10-2015 / KOMISI VI

Pemerintah Indonesia harus siap mengambil divestasi saham Freeport sebesar 10,64 persen yang akan dilepas pada Oktober ini. Nilai sahamnya mencapai USD 2 miliar atau sekitar Rp 29 triliun bila dihitung dengan nilai tukar rupiah sebesar Rp 14.500.

 

Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir kepada Parlementaria, Kamis (1/10), menegaskan, "Saya setuju pemerintah membeli saham Freeport. Itu memang konsep yang sudah lama diajukan bahwa Freeport harus melakukan divestasi saham sampai Pemerintah Indonesia mendapat mayoritas,” kata Hafisz.

 

Rencananya pada 2019 divestasi akan ditingkatkan lagi menjadi 30 persen. Selama ini saham pemerintah di Freeport baru 9,36 persen. Bila ditambah 10,64 persen lagi, penguasaan sahamnya hampir 20 persen. Menurut politisi PAN ini, karena kegiatan usaha Freeport ada di hilir (downstream) dan menghajati hidup orang banyak, maka negara wajib ada dalam kegiatan usaha tersebut.

 

Persoalannya pemerintah sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi tentang kesiapan membeli saham Freeport itu. Tawaran pertama memang diajukan kepada pemerintah. Bila pemerintah tak bisa membeli, penawaran selanjutnya diajukan ke Pemda setempat, lalu BUMN, dan terakhir kepada swasta nasional. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro beberapa waktu lalu pernah mengatakan, pemerintah tak miliki anggaran cukup di APBN 2015 untuk membeli saham.

 

Ditegaskan Hafisz, “Membeli saham tidak harus dengan uang cash atau PMN. Bisa dengan barter aset negara yang tidak produktif. Atau bisa juga dengan kerja sama lain. Yang penting saham pemerintah masuk. Pemerintah harus bisa membeli. Karena kalau ditambah 10 persen lagi, berarti sahamnya hampir 20 persen. Ini berarti jadi mayoritas kedua setelah McMoran.”

 

McMoran adalah perusahaan tambang terkemuka dunia dari Amerika Serikat. Bila pemerintah kelak tak mampu membeli, maka yang paling mungkin dibeli oleh BUMN. Dikatakan Hafisz, kemungkinan tidak satu BUMN saja yang bisa membeli. PT. Antam, Krakatau Steel, Inalum, dan Bukit Asam merupakan empat dari BUMN yang mungkin disarankan membeli secara bersamaan saham Freeport tersebut. (mh)/foto:andri/parle/iw.

 

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...